Pemilu 2029 Motto: Masyumi Menang

1. Berhasil menjadi Peserta Pemilu

2. Berhasil menjadi Parpol Parlemen

3. Berhasil Mengusung Capres Partai (Koalisi) Masyumi menjadi Pemenang

Persyaratan Parpol Peserta Pemilu

Pasal 173 UU No. 7/2017 tntng Pemilu

· Pasal 173 (1) Partai Politik Peserta Pemilu merupaka partai politik yang telah ditetapkan/lulus verilikasi oleh KPU.

(2) Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:

a. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang

b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;

c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;

d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan

e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;

f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/ 1.OOO (satu perseribu) dari jumlah' Penduduk pada kepengumsan partai politiksebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan - dengan kepemilikankartu tanda anggota;

g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;

h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan

i. menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politikkepada KPU. .

Berhasil masuk Senayan

• Ambang batas parlemen memang sudah dihapus vide Putusan MK No.

• Namun, implementasinya memerlukan amandemen UU No. 7/217 tentang Pemilu

• Masyumi akan mengawal ketat putusan a quo

• Masyumi akan mengajukan Caleg DPR dan DPRD yang amanah dan bebas dari belenggu oligarki.

• Masyumi akan mengambil garis demarkasi yang tegas: Masuk pemerintahan atau Oposisi

Capres Masyumi 2029

• Fisabilliah

• Bebas Oligarki

• Bebas KKN

• Tingginya etika yang dimiliki

• Melekatnya Integritas dan Kapasitas yang tinggi

• Menjadi presiden adalah ibadah

• Memiliki visi Indonesia Gemilang 2045

AMBANG BATAS PARLEMEN

Putusan No. 116/PUU-XXI/2023

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% (empat persen) suara sah nasional yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Untuk itu, ambang batas parlemen tersebut konstitusional sepanjang tetap berlaku dalam Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya.

Demikian tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023. Putusan dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tersebut dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (29/2/2024) di Ruang Sidang Pleno MK.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan,” ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan Amar Putusan.